 |
 |
 |
| Ditulis oleh Administrator | |
(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 4, Tahun 1, April 2008) Nyatanya,
tak satu tuduhan miring mengenai LDII terbukti. Para wartawan yang
berpura-pura menjadi warga biasa itu tak menemukan tanda-tanda
keeksklusifan LDII, apalagi pengepelan masjid dan anggapan bahwa orang
lain ”najis”.LDII dituduh mengkafirkan dan menajiskan orang lain. Kampanye pemulihan nama baik sudah dilakukan. Tidak ada bukti soal kesesatan. Kalau Anda menyangka Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah sebuah aliran sesat, mungkin Anda tak perlu merasa bersalah. Masalahnya, LDII memang kerap dikonotasikan dengan beragam keburukan. Sebuah buku menggambarkan organisasi tersebut dengan cara begini: ’’Harta benda di luar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil walau dengan cara bagaimanapun, seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, asal tidak ketahuan/tertangkap. Dan kalau berhasil menipu orang Islam di luar golongan mereka, dianggap berpahala besar.” Kutipan itu ada dalam sebuah buku yang ditulis Hartono Ahmad Jaiz, ”Aliran dan Paham Sesat di Indonesia”, yang diterbitkan pada 2002 (Pustaka Al-Kautsar). Di kata pengantarnya, penerbit menulis bahwa keakuratan data serta bobot ilmiah buku tersebut tidak perlu diragukan, karena Hartono adalah ”penulis kawakan sekaligus seorang wartawan senior yang telah lama berinteraksi dengan aliran dan paham sesat.” Tapi bukan cuma buku Hartono yang berkata begitu. Ada sejumlah buku dan publikasi lain yang mengandung semangat serupa: menunjukkan kejahatan LDII sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Sejumlah pihak yang rajin bersuara negatif itu adalah: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan Forum Umat Islam (FUI). Media seperti majalah Sabili atau swaramuslim.net juga kerap menyajikan tulisan yang mengingatkan masyarakat tentang ”bahaya LDII”. Dalam citra yang dibangun, LDII adalah kelompok keagamaan yang mencuci-otak para anggotanya sehingga taat-buta pada para pimpinan yang memegang otoritas absolut (disebut ”amir”), yang mengingkari ajaran-ajaran dasar Islam, yang mengkafirkan muslim non-LDII, yang memandang orang non-LDII sebagai ”najis”, yang mengekploitasi kekayaan para anggotanya, serta menghancurkan ikatan kekeluargaan. Ilustrasi yang lazim digunakan adalah bahwa bila ada orang non-LDII salat di masjid mereka, dengan segera tempat salat itu akan dicuci kembali. Begitu juga kalau ada orang non-LDII bertamu di rumah mereka, bekas duduk tamu tersebut harus segera dicuci. Alasannya, ya karena ”najis”. Islam Jamaah Salah satu penyebab kebencian terhadap LDII nampaknya berasal dari dugaan keterkaitan organisasi tersebut dengan Islam Jamaah (IJ). Kelompok IJ ini terkenal di masa 1970-an terutama karena ada banyak artis terkemuka – seperti Keenan dan Debby Nasution, Ida Royani, Benyamin – yang menjadi anggotanya. IJ didirikan oleh H. Nurhasan al-Ubaidah di Jawa Timur pada 1950-an. Selain berposisi sebagai pemuka agama, Nurhasan adalah usahawan yang berhasil dalam bidang perdagangan dan pertanian. Ia meninggal pada 1985 dalam sebuah kecelakaan di Cirebon. IJ secara resmi dilarang oleh Kejaksaan Agung pada 1971. Kelompok ini bukan saja dianggap eksklusif, tapi juga dituduh menyebarkan ajaran yang membahayakan persatuan bangsa. Salah satunya adalah bahwa di Indonesia tidak ada pemimpin yang dapat dijadikan panutan, sehingga mereka mengangkat seorang pemimpin (amir) yang harus dipatuhi secara absolut. Sebagai bukti kesetiaan, para pemeluk ajaran tersebut harus melakukan baiat, bersumpah terhadap amir tersebut. Pada 1982, sebagian dari anggota IJ membentuk Lemkari (Lembaga Karyawan Dakwah Islam). Di sini ada perbedaan versi. Sebagian pihak menuduh bahwa Lemkari adalah sekadar jubah baru untuk menjalankan misi IJ. Sebagian lain menyatakan bahwa Lemkari adalah betul-betul organisasi baru. Isu itu tak berkembang lebih jauh karena organisasi itu bergabung di bawah Sekretaris Bersama Golkar. Sejak 1990, Lemkari berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), semata-mata karena alasan teknis: nama Lemkari sudah digunakan lembaga ikatan karatedo Indonesia. Namun sejak saat itu pula, organisasi ini berbenah diri dan tumbuh pesat. Saat ini, diperkirakan anggotanya – mereka menyebutnya sebagai ‘warga’ – sudah mencapai 15 juta orang di seluruh Indonesia. Barangkali pertumbuhan ini yang kemudian mengundang reaksi kembali. Terutama sejak jatuhnya Orde Baru, LDII menjadi sasaran tembak di banyak tempat. Sebagaimana Ahmadiyah, LDII kerap menjadi korban penyerangan massa di berbagai tempat. Jamaah LDII diserang, diusir, dihancurkan masjid dan pemukimannya di Cimanggis, Bogor (1996), Tegal (1998), Madura (1998), Lombok Timur (2002), Sulawesi Tengah (2002), Lampung (2004), Barito Kuala, Kalimantan Selatan (2005), Jambi (2007), dan terakhir di Jember, Jawa Timur (2007). Dalam beberapa kasus, jatuh korban nyawa. Kampanye anti-LDII terus dikumandangkan di banyak tempat, antara lain dengan menyertakan sejumlah mantan anggota IJ yang ”bertobat”. Dalam kampanye itu, LDII selalu digambarkan sebagai penjelamaan IJ dengan metode yang lebih canggih. LDII Membantah Para ulama di MUI nampaknya tidak memiliki satu suara soal LDII. Di satu sisi, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa LDII adalah aliran sesat. Namun, di sisi lain, dalam Musyawarah Nasional 2005, MUI mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti LDII. LDII tentu saja membantah segenap tuduhan miring. "Kami bukan Islam Jamaah. Anggapan ini mungkin karena dulu LDII menampung anggota Islam Jamaah," kata Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. Abdullah Syam Abdullah. "Kami tidak meneruskan ajaran Haji Nurhasan." Abdullah menjelaskan bahwa organisasinya memang sangat peduli pada arti penting rasa saling bertanggungjawab antara sesama jemaah – dalam makna positif. Mereka sangat menekankan kesadaran tentang arti penting kewajiban infak dan sedekah. Dana yang terkumpul disalurkan untuk pembangunan rumah ibadat, fasilitas kesehatan, dan juga untuk membayar ‘gaji’ para pengurus dan guru agama. ”Karena itu pembangunan masjid-masjid LDII bisa berlangsung cepat karena melibatkan warga LDII secara keseluruhan, bukan hanya di daerah-daerah tempat pendirian masjid.” Untuk mengembangkan umat, LDII juga percaya pada arti penting perencanaan program yang terstruktur. Karena itu, struktur organisasi memang nampak seperti organisasi modern lainnya. Ada kepengurusan di tingkat pusat, daerah sampai kecamatan. Pimpinan LDII sendiri dipilih, bukan ditunjuk, melalui mekanisme demokratis. LDII juga menawarkan banyak program pendidikan agama yang disesuaikan dengan segmen khalayak. LDII memiliki program pengajian buat bapak, buat ibu, buat remaja dan bahkan buat anak-anak usia dini – yang jadwalnya disesuaikan dengan kesibukan para peserta. Tidak Ada Bukti Selama setahun terakhir, LDII secara aktif melakukan kampanye balik untuk memulihkan nama baik mereka. Rapat Kerja Nasional LDII 2007 mendatangkan sejumlah pejabat tinggi pemerintah. Mereka juga mengundang segenap pihak yang bercuriga – termasuk MUI – untuk berkunjung ke masjid dan komunitas LDII untuk melihat langsung perilaku warga LDII. Sejauh ini buah upaya itu cukup terlihat. Departemen Agama telah mengakui keberadaan LDII, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa LDII tidak menggunakan pola-pola lama Islam Jamaah seperti sistem keamiran dan eksklusivitas masjid. Pelaporan yang dilakukan sejumlah media menunjukkan hasil serupa. Majalah Gatra 16 November 2006, menyajikan laporan tentang LDII. Dalam penulisannya, sejumlah wartawan Gatra turun lapangan ke masjid-masjid LDII di empat kota: Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Nyatanya, tak satu tuduhan miring mengenai LDII terbukti. Para wartawan yang berpura-pura menjadi warga biasa itu tak menemukan tanda-tanda keeksklusifan LDII, apalagi pengepelan masjid dan anggapan bahwa orang lain ”najis”. Bahkan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin, secara terbuka tahun lalu menyatakan bahwa MUI telah mengakui LDII. Menurutnya, setelah ia mengunjungi pesantren LDII, ia melihat organisasi itu ternyata tidak mengkafirkan dan menajiskan orang lain, dan tidak memiliki sistem keamiran. “Syariah dan akidahnya sama dengan umat Islam lain.” Bagaimanapun, tuduhan terhadap LDII mungkin belum akan reda dengan sendirinya. Abdullah sendiri menganggap, untuk menghadapi fitnah mereka sekarang akan menempuh jalur hukum. Tahun lalu, misalnya, seorang tokoh mantan LDII yang terus memfitnah LDII sudah dituntut dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Tapi, menurut Abdullah pula, itu bukan prioritas saat ini. ”Yang saya khawatirkan justru umat Islam terpecah belah,” ujarnya. ”Indonesia sudah terpuruk, kita tidak membutuhkan itu.”* |
